Inilah TKW Indonesia Pertama yang Tampil di Forum PBB

Eni Lestari di Museum Omah Munir, Kota Batu, Minggu, 28 Agustus 2016.

JELANG tengah malam, Jumat, 26 Agustus 2016. Saya menerima kabar sangat bagus dari Marjenab melalui akun media sosial Whatsapp. Kabarnya sontak mengagetkan sekaligus bikin bungah saya sebagai bangsa Indonesia. 

Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) di Jakarta itu mengabari bahwa Eni Lestari Andayani Adi akan berpidato dalam sesi pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Migran dan Pengungsi (High Level Summit on Migrant’s and Refugees) ke-71 di New York, Amerika Serikat, pada 19 September 2016.

Eni Lestari adalah tenaga kerja wanita Indonesia asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan seabrek aktivitas di organisasi buruh migran; antara lain mengurusi JBMI Hong Kong dan kini mengetuai International Migrant’s Alliance atau IMA. IMA merupakan aliansi formal buruh migran yang lahir di Hong Kong pada 2008 yang kini beranggotakan 120 organisasi buruh migran dari 32 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kata Jen, panggilan akrab Marjenab, nantinya Eni tampil bergantian dengan aktivis dari Irak (Nadia Murad Basee Taha alias Nadia Taha) dan Suriah (Mohammed Badran), yang masing-masing bekerja di Jerman dan Belanda. Pidato mereka akan disaksikan 1.900 hadirin, yang terdiri dari para pemimpin PBB, kepala negara, menteri, masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi internasional, dan akademisi.

“Dia menjadi representatif buruh migran sedunia. Dia nanti memaparkan buruknya kondisi buruh migran dunia di depan masyarakat dunia, jadi tidak melulu kondisi buruh migran Indonesia,” kata Jen kepada saya, Sabtu pagi, 27 Agustus 2016.

Bagi Marjenab dan kawan-kawan, tampilnya Eni di forum PBB menjadi kebanggaan mereka sebagai bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih serius memperhatikan dan bertindak nyata untuk melindungi, serta meningkatkan harkat dan martabat para pekerja Indonesia di luar negeri.

Setelah berbicara dengan Marjenab, saya tersambung dengan Eni Lestari. Perempuan yang berusia hampir 40 tahun ini sangat bersyukur bisa tampil mewakili buruh migran sedunia di forum bergengsi di kantor pusat PBB bulan depan. Setidaknya, sebagian visi dan misi yang lama dia perjuangkan bersama buruh migran lainnya mulai mewujud dan kini mereka sedang berjalan di jalur dan arah yang benar.

Kepastian tampil di forum PBB diterima Eni melalui surat elektronik atau e-mail yang dikirim petugas penghubung lembaga nonpemerintah atau UN-NGLS (Non-Governmental Liaison Service) pada Kamis, 25 Agustus lalu. 

Di KTT PBB nanti, dia akan menceritakan kondisi buruh migran sedunia dalam perspektif perbudakan dan perdagangan manusia (human trafficking), serta pengungsi, bersama Nadia Taha dan Mohammed Badran. Nadia mewakili organisasi global etnis Yazidi yang berbasis di Amerika Serikat, Yazda, dan Nadia sendiri menetap di Jerman. Sedangkan Badran mewakili Syirian Volunteers in the Netherland (SYVNL). Tiap orang dijatah berpidato selama tiga menit. 

Eni bercerita, dia makin intensif terlibat dalam gerakan masyarakat sipil dunia dalam tiga-empat tahun terakhir. Aktivitas Eni “naik kelas” ke jenjang internasional semenjak dia aktif di IMA.

Melalui IMA, Eni dan kawan-kawan ingin mengoordinasikan gerakan buruh migran global yang antiimperialisme, sekaligus merespons fenomena migrasi yang semakin masif dan massal. Mereka ingin memperjuangkan hal-hal yang fundamental bagi buruh migran, seperti hak untuk tinggal, hak untuk bekerja, dan bahkan hak untuk berpindah-pindah pekerjaan.

“Target jangka panjangnya memperjuangkan, memperkuat, dan mengangkat hak-hak dan suara buruh migran pada tingkatan global, semisal melobi PBB dan ILO (Organisasi Buruh Internasional bentukan PBB). Alhamdulillah, kerja keras kami mulai membuahkan hasil dengan diundangnya saya selaku representatif buruh migran sedunia, September nanti,” kata Eni kepada saya.

Eni sangat pantas bersyukur. Konferensi nanti menjadi aksi nyata pertama PBB untuk merancang sikap bersama yang lebih baik dalam menyikapi krisis migran dan pengungsi yang sedang berlangsung di dunia. Keterbukaan PBB menerima pembicara yang berasal dari buruh migran merupakan sebuah kemajuan karena selama ini suara buruh migran selalu diwakili oleh pihak nonburuh migran. 

Jadi, rasanya afdal, karena buruh migran bisa langsung menjelaskan persoalan yang dialami dan bisa langsung juga menyampaikan solusi yang diinginkan.

Dia mencontohkan kondisi di Indonesia. Pada 18 Desember 1990 PBB menerbitkan Resolusi Nomor 45/158 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Beserta Keluarga alias Konvensi Migran 1990. Konvensi ini kemudian diberlakukan sebagai hukum internasional pada 1 Juli 2003. Indonesia menandatangani Konvensi Migran pada 2004 dan meratifikasinya pada 12 April 2012. 

Padahal Indonesia menjadi salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di dunia tapi baru meratifikasi Konvensi Migran delapan tahun kemudian. Ironisnya lagi, kata Eni, belum terlihat keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan standar regulasi nasional dengan konvensi tersebut. 

Ketidakseriusan Pemerintah Indonesia tercermin dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sekarang sudah berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN. Buruh migran tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU PPILN meski beleid itu berkaitan langsung dengan nasib dan hajat hidup mereka. 

Begitu pula aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya yang dianggap tidak memadai untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketidakseriusan pemerintah justru membiarkan dan melanggengkan praktek pengeksploitasian buruh migran dan keluarganya.

Eni menegaskan, persoalan utama buruh migran adalah tidak adanya pengakuan sebagai pekerja dan manusia yang punya hak dan martabat di dalam undang-undang. Pengiriman TKI malah melegalisasikan perdagangan manusia. TKI yang menjadi korban kekerasan, misalnya, tidak dijamin haknya untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi.

Dalam konteks itulah, Eni dan kawan-kawan menganggap kehadiran di forum PBB sebagai pengakuan dunia atas suara buruh migran. Nama Eni dan organisasinya terseleksi dari 400 nama organisasi masyarakat sipil yang mendaftar pada Komite Seleksi KTT untuk tampil. Dari sekitar 400 organisasi sipil yang mendaftar, tersaring 11 organisasi dengan 30 nama aktivis.

Komite Seleksi memeras lagi sehingga tinggal sembilan nama. Keputusan akhir dimiliki Presiden Majelis Umum PBB (President of the United Nations General Assembly) Mogens Lykketoft. Presiden Majelis Umum PBB asal Denmark ini menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih tiga nama yang akan diundang tampil berpidato dalam KTT PBB bulan depan. Nama Eni bersama Nadia Taha dan Mohammed Badran yang dipilih.

Menurut Eni, IMA mulai melobi PBB untuk memasukkan isu migran dan pengungsi sejak tiga-empat tahun terakhir jelang berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). MDGs adalah Deklarasi Milenium yang ditandatangani kepala negara dan perwakilan dari 189 negara PBB dan mulai dijalankan pada September 2000. Namun, sampai MDGs usai pada 2015, isu migran gagal dimasukkan dalam dokumen tujuan MDGs. 

IMA terus melobi PBB untuk memasukkan isu migran ke dalam lanjutan MDGs, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang dicanangkan pada 17 September 2015—bersamaan dengan penutupan MDGs oleh PBB.

Dan usaha IMA pun berhasil: isu migran masuk dalam dokumen 17 tujuan SDGs. Tujuh belas tujuan ini terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator kesuksesan SDGs. Ukuran atau indikator SDGs disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Namun, isu migran yang masuk dalam dokumen SDGs masih berperspektif buruh migran sebagai kontributor atau penyumbang devisa bagi negara pengirim dan penerima.

“Begitupun kami tetap sangat bersyukur karena bukan hal yang gampang dilakukan untuk bisa meloloskan isu itu ke PBB,” ujar Eni.

ENI LESTARI ANDAYANI ADI ogah berbagi kisah pribadinya. Dia hanya menceritakan sedikit pengalamannya sebagai TKW dan cerita ini dibenarkan beberapa aktivis JBMI.

Eni bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong sejak November 1999. Hingga sekarang, di posisi puncaknya sebagai ketua IMA dan bakal tampil di PBB pun, Eni masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah administratif khusus Cina itu. Dia tak merasa malu dan tiada gengsi-gengsian mengaku begitu. Jujur.

Seperti yang dialami mayoritas TKW, Eni terpaksa menanggalkan mimpinya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk membantu keluarganya. Krisis moneter yang hebat membuat usaha kecil orangtuanya makin susah berkembang. Alhasil, sang orangtua tak sanggup lagi membiayai pendidikan Eni dan kedua adiknya.

Sebagai calon TKW, Eni pernah mengalami eksploitasi saat di penampungan—lebih tepat dikurung—perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI (sekarang ganti nama jadi perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta atau PPTKIS) di Surabaya selama lima bulan.

Selama di penampungan PJTKI dia diupah di bawah standar, tidak diberi libur, paspor ditahan agen, dan gajinya dipotong atas nama biaya penempatan. Setelah itu sederet derita dia alami di Hong Kong. Diperkerjakan di pasar, tidak diberi makan dan tempat tidur layak, serta tidak ditolong saat mengadu menyebabkan Eni kabur dari majikan pertama setelah enam bulan bekerja.

Eni ditampung di shelter Bethune House dan mulai mengorganisasi diri bersama buruh migran dari Indonesia. Pada 1 Oktober 2000, Eni dan rekan-rekannya mendirikan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI-HK) dan menjadi ketua selama 10 tahun.

Sejak 2008 hingga sekarang, Eni terpilih sebagai ketua International Migrants Alliance (IMA), aliansi global pertama yang menghimpun migran dan pengungsi akar rumput di 32 negara. IMA selama ini aktif membawa suara migran dan pengungsi di berbagai forum regional dan internasional.

Eni mengaku, gerakan buruh migran yang diikutinya makin membesar hingga berskala internasional setelah dia terlibat di Asian Migrant's Coordinating Body (AMCB) pada 2001. AMCB merupakan aliansi pekerja rumah tangga dari Indonesia, Nepal, Filipina, Srilanka, dan Thailand. Di AMCB dia didaulat menjadi koordinator merangkap juru bicara. 

Selain itu, Eni juga menjabat di berbagai organisasi dan jaringan sebagai koordinator Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR); pengurus JBMI; Focal Person Migration Organizing Committee, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD); bekas anggota dewan pendiri Global Alliance Against Trafficking of Women (GAATW), serta juru bicara Campaign for People's Goals for Sustainable Development (CPGSD).

Eni juga aktif menjadi pembicara di forum-forum akademisi, agama, masyarakat sipil, PBB dan berbagai kalangan yang membahas masalah kondisi migran dan pembangunan. ABDI PURMONO

Share this :